BPPP Ambon Melaksanakan Sosialisasi Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan

Senin 12 April 2021, BPPP Ambon memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Komite Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan sekaligus Sosialisasi 9 Peraturan Kepala Badan tentang Quality Standar System (QSS)/Standar Mutu Pelaksanaan Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN dan ATKAPIN Tingkat I, II dan III serta Diklat Rating dan SKN). Sosialisasi secara offline berlangsung di aula BPPP Ambon dan secara online melalui zoom. Terlihat hadir pada acara ini Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Kepala Dinas Nakertrans Maluku, Wakil Dekan Fakultas Perikanan Unpatti, Kepala BPPP Banyuwangi, para Kepala UPT KKP di Kota Ambon, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Dinas Pendidikan Maluku, Dinas Perikanan Kota Ambon, SBB dan Maluku Tengah, Direktur Politeknik KP dan Politeknik Tual, para Kepala SMK di wilayah kerja BPPP Ambon, para guru, dosen dan instruktur bidak nautika dan teknika.

 

Kepala Badan Riset dan SDM KP, Prof. Sjarief Widjaya, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Dr. lilly Aprilia Pregiwati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia, namun selama ini masih kurang mendapat perhatian serius dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal sektor maritim bisa menjadi sumber modal utama pembangunan. Untuk itu dibutuhkan SDM berkualitas yang dihasilkan dari lembaga Diklat yang telah mendapatkan pengesahan (approval) program diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan sesuai standar internasional yakni kemampuan mengoperasikan kapal dan kemampuan mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap ikan yang berkelanjutan.

 

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan anggota IMO (International Maritime Organization) di bawah PBB, yang telah menetapkan standar dan sertifikasi yang harus dipenuhi semua tenaga kerja pelaut yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan di perairan terbatas dan tidak terbatas yang dikenal dengan The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personal, 1995 (STCW-F 1995) dan telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 18 tahun 2019. Oleh karenanya Kepala Badan Riset dan SDM KP mendorong Puslatluh KP menyelesaikan 3 mandat dari implementasi Perpres tersebut yakni : mempunyai komite nasional untuk melakukan quality assurance terhadap lembaga diklat yang akan menyelenggakan program diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan di Indonesia, pool of expert yang berisi para Auditor dan menyusun standar-standar penyelenggaraan program diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan atau quality standard system (QSS).

 

Di akhir sambutannya kepala Badan yg diwakili oleh kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyampaikan harapan bahwa melalui sosialisasi ini dapat membantu lembaga diklat dalam mencetak tenaga kerja/pelaut dan awak kapal penangkap ikan yang kompeten, sehingga dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari serta dapat mendatangkan keuntungan devisa bagi negara.

Sebelum meninggalkan podium, Dr. Lilly, Kapuslatluh menyampaikan pesan bahwa Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN) tentunya membutuhkan SDM, kami berharap BPPP Ambon dan politeknik KP Maluku bisa memberikan kontribusi terhadap program Maluku sebagai LIN tersebut. Saat ini BPPP Ambon merupakan Training Center perikanan, jika ada hal bisa kita sinergikan maka kita bisa bersinergi. BPPP Ambon akan kita jadikan percontohan seperti gerai ikan modern dan kolam bioflock udang dan ikan. Lilly juga menambahkan bahwa ke depan kita akan mengembangkan KJA yang dibuat oleh pegawai BPPP Ambon. Selain itu kegiatan kepelautan yg dilaksanakan oleh BPPP Ambon juga telah mendatangkan PNBP. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan SMK dan berbagai pihak yg telah bekerja sama, pungkas Lilly.